Digitalisasi pendidikan membawa visi besar tentang akses belajar tanpa batas ruang dan waktu.
Namun, di balik narasi optimistis tersebut, terdapat realitas kontras: ribuan sekolah di Indonesia Timur masih berjuang dengan keterbatasan listrik, internet, dan perangkat belajar.

Kesenjangan Digital di Dunia Pendidikan

Data Kemendikbudristek tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 28% sekolah di luar Pulau Jawa belum memiliki koneksi internet stabil.
Situasi ini membuat penerapan learning management system (LMS) dan pembelajaran daring tidak berjalan efektif.
Kesenjangan digital ini memperlebar jurang mutu antara sekolah perkotaan dan pedesaan.

Selain itu, biaya perangkat digital masih menjadi penghalang bagi banyak keluarga.
Walaupun pemerintah telah menyediakan program bantuan seperti Chromebook Sekolah Negeri dan BOS Digital, distribusi yang tidak merata membuat banyak daerah belum menikmati manfaatnya secara penuh.

Upaya Pemerintah dan Inisiatif Lokal

Untuk menjembatani kesenjangan ini, berbagai program mulai digerakkan:

• Program Internet Sekolah Merata (ISM) bekerja sama dengan BAKTI Kominfo,
• Gerakan Sekolah Digital Desa (GSDD) yang melibatkan relawan teknologi, dan
• Pelatihan Literasi Digital Guru untuk memperkuat kemampuan pedagogi daring.

Selain inisiatif nasional, muncul pula gerakan komunitas lokal yang membangun laboratorium belajar digital berbasis solar panel di wilayah Nusa Tenggara dan Maluku.
Pendekatan akar rumput ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak selalu harus datang dari pusat — tetapi bisa dimulai dari kolaborasi masyarakat dan sekolah.

Menjembatani Keadilan Sosial Melalui Teknologi

Kesetaraan akses pendidikan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga sosial.
Kebijakan digitalisasi harus memastikan bahwa teknologi tidak memperdalam ketimpangan, melainkan menjadi alat untuk memperluas keadilan sosial.
Dengan penguatan infrastruktur dan dukungan komunitas, digitalisasi dapat menjadi jembatan yang menyatukan, bukan memisahkan.